Inspirasimu

Mencari Pemimpin Dari Pesta Demokrasi Taat Aturan Dan Berintegritas

HASTAGMU.COM – Sebuah pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas, taat aturan dan menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas, menjadi idaman bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Para pemimpin yang lahir dari rahim sebuah pesta demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan integritas, tentu akan bekerja secara maksimal dalam membangun negara dan daerahnya masing-masing.

Lain hal nya pemimpin yang hadir dengan dibumbui kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, tentu tidak akan pernah peduli terhadap nasib masyarakatnya. Oleh karena itu sangat penting, untuk hadirnya sebuah pengawasan yang maksimal dalam meredam terjadinya pelanggaran yang dapat memicu timbulnya sebuah kecurangan yang masif dalam pemilu.

Dalam konteks negara Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan sebuah pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Untuk membahas semua narasi yang telah dijabarkan tersebut, #Inspirasimu kali ini Hastagmu.com  berkesempatan berdiskusi dengan Komisioner Divisi Penindakan dan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, Firman Wijaya, S.H.

Untuk mengawali diskusi, reporter kami bertanya seputar peranan dan fungsi Bawaslu. Pria yang akrab disapa Bang Firman ini menjelasakan.” Bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Pria lulusan fakultas hukum Universitas Ibnu Khaldun ( UIKA ) Bogor tersebut.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 19 UU Pemilu, menjabarkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Tambannya.

Sedangkan untuk tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota Firman menjabarkan, “ Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kerjanya terhadap, pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Fungsi pengawasan juga melekat pada Bawaslu meliputi mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri, pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten atau kota, penetapan calon anggota DPRD, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

Kemudian menjelang hari pemungutan suara dan pasca pemungutan suara Bawaslu mengawasi pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.

Berlanjut hingga proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang apabila disuatu tempat terjadi pemungutan suara ulang (PSU) , Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, hingga proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota. Ungkap Firman.

Dalam mewujudkan pemimpin yang berkualitas, tentu Pemilu nya harus pula berkualitas. Hal yang menarik menjadi perhatian adalah pada masa kampanye, pada masa itu rawan terjadinya pelanggaran dan kecurangan, Firman mengungkapkan. “ Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat,” ungkap Firman

Kampanye merupakan bagian dari tahapan dalam Pemilu yang strategis, karena Partai Politik dapat meyakinkan konstituennya untuk memilih Partai Politik atau orang yang dicalonkannya. Walaupun faktanya sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tambahnya.

Bahwa dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kampanye dalam pemilu di atur pula terkait jadwal tahapannya dan setiap peserta pemilu dilarang mendahului ataupun melampaui tahapan. Dalam undang-undang sudah tertulis aturan dan ancaman hukum nya jika melanggar.

“ Dalam UU pemilu, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00,” tambah Firman.

Dalam artiannya kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebelum waktu yang ditetapkan itu mencederai proses pemilu yang berkeadilan ungkap Firman. “ kita ambil contoh pemilihan anggota legislatif, ada calon anggota legislatif (caleg-red) yang patuh aturan dan menahan kampanye sampai waktu yang ditetapkan, ada caleg yang sudah tidak tahan mau kampanye dan mendahuli tahapan kan itu jadinya tidak adil,” ungkapnya.

Hastagmu.com tertarik pula bertanya seputar money politic ( politik uang ) yang biasanya terjadi pada masa kampanye, Firman menjelaskan “ Bawaslu terus mensosialisasikan tolak politik uang, karena hal itu politik uang – Red ) menjadi momok bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan sudah diatur dalam UU serta ancaman pidana nya pun tidak sedikit, pemilu yang bersih adalah pemilu yang mengasilkan pemimpin yang berkualitas,” jelasnya

Perlu peranan dan kesadaran masyarakat dalam menghilangkan praktek-praktek kecurangan dalam pemilu terutama dalam hal politik uang, dalam prakteknya politik uang selalu ada pemberi dan penerima, nah penerima ini biasanya ditunjukan kepada masyarakat umum demi meraih dukungan suara dari masyarakat, jadi ketika terjadi pelanggaran tersebut perlu peran serta masyarakat untu menolak hingga melaporkannya, tambah Firman.

Selain pada masa kampanye pelanggaran juga rawan terjadi ketika pemilihan umum adalah terkati data pemilih. Firman mengungkapkan Bawaslu sesuai kewenangan melakukan pengawasan dalam masa pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU, dalam masa itu dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara di satu wilayah TPS nantinya, ataupun mencegah terjadinya kehilangan hak pilih warga negara, data pemilih yang akurat menjadi cikal pemilu yang berkualitas pula. Ungkap nya.

Selanjutnya Hastagmu.com melanjutkan diskusi dengan Bang Firman, seputar bagaimana cara bawaslu dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran hingga penindakan dan penyelesaian permasalahan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Firman menjabarkan Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten atau Kota, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kerja, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah , jelasnya.

Sebagai penutup Hastagmu.com bertanya seputar bagaimana Mencari Pemimpin Dari Pesta Demokrasi Taat Aturan Dan Berintegritas. Firman menjawab “ Pemilu yang berkualitas adalah cikal dari lahirnya pemimpin yang beritegritas serta memiliki kualitas, untuk mewujudkan hal tersebut semua element yang terlibat harus lah taat terhadap undang-undang dengan semua aturan-aturanya, jika melanggar tentu akan mencederai proses pesta demokrasi itu sendiri,” tutup Firman ( red )

Tulis Komentar
Tag
Perlihatkan Semua
zvr
Tanggapan Anda Dengan Artikel Ini ?
Close