Inspirasimu

Menilik Eksistensi Generasi Muda Sebagai Penyelenggara Pesta Demokrasi

HASTAGMU.COM – Disadari atau tidak, anak muda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan berbegara. anak muda yang kerap disebut sebagai harapan bangsa itu merupakan aktor dalam pembangunan.

Anak muda harus dapat berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran aktif anak muda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spritual, dan meningkatkan kesadaran hukum.

Kontrol sosial dikalangan pemuda dapat diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi.

Begitu pula dalam penyelenggaraan pemilu peranan anak muda pasca ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, banyak hal yang menguntungkan bagi generasi muda Indonesia. Khususnya, bagi mereka yang hendak berkecimpung langsung sebagai penyelenggara Ad hoc dalam pesta demokrasi baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019.

Batasan usia penyelenggara Ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dalam Undang-undang terdahulu, disyaratkan berusia minimal 25 tahun, pada Undang-undang 7 Tahun 2017, disyaratkan cukup berusia minimal 17 tahun saat mendaftar menjadi calon penyelenggara Ad hoc.

Hal ini tentu menjadi cerminan baik bagi anak muda di Indonesia untuk bisa berpartisipasi aktif secara langsung dalam hal penyelenggaraan Pemilu tau Pilkada. Dengan kondisi yang dijamin Undang-undang ini, jelas rasanya, kaum muda di Indonesia bisa lebih berbangga karena bisa terjun langsung dalam praktik penyenggaraan kepemiluan di Indonesia.

Pertanyaan tentang apakah anak-anak muda kita siap menjadi Penyelenggara pemilu ?, Harusnya bisa dijawab oleh anak-anak muda itu sendiri. Dan pertanyaan soal apakah secara mental juga mumpuni?  Inilah yang perlu dijawab anak-anak muda Indonesia saat ini. Jawabannya bisa dimulai saat ini. Yakni dengan berani ambil bagian untuk menjadi penyelenggara.

Untuk memulai pembahasan eksistensi anak muda dalam penyelenggaran pemilu. Hastagmu.com berkesempatan berdiskusi dengan salah seorang anak muda bernama Abdul Hapid Ramdhani, usianya baru menginjak 29 tahun namun dia kini menjabat sebagai seorang ketua di Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang.

Untuk mengawali disuksi Hastagmu.com menanyakan kepada pria yang akrab disapa hapid ini, kenapa berminat menjadi PPK, dia menjawab. ”Saya tertarik terjun sebagai penyelenggara, karena merasa anak muda juga harus ikut andil dalam pesta demokrasi,” katanya. Di lingkungan sebayanya saya, masih banyak yang apatis politik. Padahal menurut dia, lewat politiklah urusan pemerintahan atau ketatanegaraan bisa diatur dengan baik,” jelasnya.

Hapid mennambahkan semakin banyak anak muda dengan idealisme yang kuat untuk terjun sebagai penyelenggara maupun peserta pemilu, Dia meyakini hal itu akan membawa perubahan terhadap perjalanan demokrasi dan kemajuan di Indonesia. ”Zaman semakin terbuka. Anak muda juga bisa membuat perubahan. Salah satunya dengan melek politik, tidak apatis apalagi alergi terhadap politik,” ujarnya.

“Anak muda juga bisa membuat perubahan. Salah satunya dengan melek politik, tidak apatis apalagi alergi terhadap politik “

Dalam mengarungi pekerjaan sebagai PPK apa hambatan yang dialami oleh Hapid, dia menjelaskan. Kalau dirinya baru dalam penyelengaraan pilkada 2018 lalu dan masih minim dengan pengalaman.

Terlebih ketika dirinya harus memberi materi bimbingan teknis ( Bimtek ) kepada penyelenggara di bawahnya yaitu Panitia Pemungutan Suara ( PPS ). Pada helatan pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor lalu dirinya mengembang tugas sebagai divisi pemutakhiran data pemilih. ” Tugas saya kebetulan di divisi pemutakhiran data pemilih. Jadi harus berhubungan dengan banyak orang,” ujarnya.

Dia menambahkan ketika diberikan tugas untuk bimtek kepada PPS ada perasaaan minder. “ Maklum saja, anggota PPS umumnya lebih tua dari saya. Mereka umumnya sudah berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan, sehingga merasa sudah tahu banyak teknis penyelenggaraan pilkada, jadi ada lah awal-awal rasa minder,”ungkapnya.

Tapi karena sudah tugas, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya harus tetap memberikan bimtek ke mereka. Alhamdulillah, banyak juga yang menghormati tugas saya, tambahnya.

Seiring selesainya masa tugas pada perhelatan Pilkada 2018 di Kota Bogor agustus lalu, kini Hapid akan terus melanjutkan tugas sebagai PPK, dan kini diusianya yang masih terbilang muda dirinya diaulat menjadi ketua PPK pada Pemilu 2019 di kecamatan Bogor Utara, dan menjadi ketua PPK yang paling muda di Kota Bogor. ketika ditanya apa targetnya ketika menjadi ketua PPK, dia menjelaskan kalau targetnya adalah menjaga soliditas di antara penyelenggara di wilayah kerjanya. “ ketua PPK dipilih dari anggota dan oleh anggota tentu saya akan menjaga etos kerja nya dulu supaya terus berjalan secara kolektif kolegial,” jelasnya.

Penyelenggaran pemilu 2019 memiliki tantangan dan beban kerja yang sangat tinggi, mulai dari logistik sampai peserta pemilunya pun semakin banyak, otomatis semua penyelenggara harus bekerja secara maksimal untuk mewujudkan pemilu yang sukses.” Tambahnya.

pesta demokrasi
Hapid ( Pojok Kanan ) Bersama Rekan Anggota PPK Saat Pilkada 2018 [ Photo : Pribadi ]
Pria Lulusan IAIC Tasikmalaya ini juga menegaskan, kalau dirinya akan terus mengingatkan kepada jajaran dibawahnya baik itu PPS ataupun KPPS nanti untuk selalu menjaga integritas dan netralitas sebagai penyelenggara. ” Saya juga akan selalu menjaga integritas dan netralitas, dan mengingatkan pula ke PPS dan KPPS agar selalu menjaga integritas dan netralitas, kita suda capek kerja tapi harus rusak karena gak netral, kan jadi sia-sia kerjanya,” tegasnya.

Untuk urusan seputar keluarga, Hapid menceritakan bahwa dirinya telah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak. Ketika ditanya apa keluarganya mendukung ketika dirinya memutuskan untuk menjadi PPK apalagi dengan honor menjadi seorang anggota PPK tidak sebesar menjadi pegawai kantoran. Hapid bercerita kalau pada awalnya, istrinya tidak mendukung seratus persen pada pilihannya. “ Awalnya istri sih tidak mendukung seratus persen, karena kan saya tugas nya kadang jarang pulang kerumah dan harus tidur di sekretariat PPK bahkan pernah sampai 1 minggu gak pulang waktu lagi sibuk-sibuknya pemutakhiran data pemilih, dan istri sempet marah juga,” ungkapnya.

Namun dirinya berhasil menjelaskan ke Istrinya kalau memang resiko menjadi penyelenggara pemilu seperti itu yang mau tidak mau harus dijalankan karena sudah menjadi tugas. “ Tapi Alhamdulilah sekarang sih istri sudah ngerti, karena untuk cinta dan demokrasi itu memang perih tapi akan indah pada waktunya, kan menjadi penyelenggaran pemilu juga berjenjang, siapa tau bisa naik jadi komisioner KPU nanti, naik gaji deh.” canda Hapid.

Ditanya seputar pengalaman yang dia dapat saat menjadi PPK pada pilkada lalu hapid menjabarkan kalau dirinya banyak mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman baru dalam hidupnya,” banyak banget kalau pengalaman baru waktu pilkada kemarin, yang pertama sih bisa tau bagaimana sistem demokrasi berjalan di Indonesia mulai dari undang-undang dan segala aturannya, dulu sih sebelum jadi PPK kan pengetahuan tentang pemilu masih sedikit dan jarang juga baca undang-undang, ungkapnya.

Yang kedua saya bisa tau wilayah dan bahkan kenal dengan warga dan tokoh masyarakat sampai tingkatan RT, jadi menambah silaturahmi dan kawan. Kemudian juga tau terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilu dan bagaimana mencari solusinya yang tidak melanggar undang-undang, karena yang saya pahami dalam kegiatan apapun pasti tidak luput dari kesalahan dan ketika saya jadi PPK, misalnya saya mendapati kesalahan kemudian yang berharga buat saya itu ketika  bisa menyumbangkan solusi untuk menyelesaikan kesalahan itu, agar perjalanan pesta demokrasi di Indonesia lebih baik hingga taraf sempurna nantinya ,tambah Hapid.

Yang terakhir ketika ditanya seputar harapannya pada pemilu 2019 nanti dirinya mejelaskan, kalau harapan untuk pemilu 2019 nanti bisa berjalan dengan lancar, aman dan sukses, dengan  melahirkan pemimpin yang terbaik yang lahir dari rahim pesta demokrasi yang bermartabat. “ harapan saya pada pemilu nanti itu bisa aman dan lancar lah pasti, dan juga bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas siapapun itu baik anggota dewan ataupun presiden, jelas nya.

Selain itu Hapid juga berharap kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada pemilu 2019. “ saya juga berharap kepada masyarakat agar datang ke TPS tanggl 17 April nanti, gunakan hak pilih nya, karena penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS, hingga KPPS sudah berkerja siang malam untuk mensuksekan penyelengaraan pemilu, tapi apa jadinya kerja keras itu kalau masyarakatnya tidak datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya, yah kerja kita akan serasa sia-sia jadinya. Di pilkada 2018 lalu, di Bogor Utara pengguna hak pilih mencapai 70 % kehadiran, mudah-mudahan nanti pemilu 2019 bisa meningkat lagi, jadi kerja keras selama ini bisa terbayar dengan suksesnya penyelengaraan pemilu. ” tutup Hapid ( Red )

Tulis Komentar
Tag
Perlihatkan Semua
zvr
Tanggapan Anda Dengan Artikel Ini ?
Close