Hukum & HamKonsultasi Hukum

Bagaimana Aturan Hukum Tentang Pencurian dalam Keluarga ? – Konsultasi

Pertanyaan:  Bagaimana Aturan Hukum Tentang Pencurian dalam Keluarga ?

Saya memiliki saudara kandung (pria, menikah, konghucu, umur 38 tahun) yang dilaporkan oleh isterinya ke Kepolisian karena disangka telah melakukan pencurian 1 unit kendaraan berupa mobil, merk pabrikan Jepang, beserta STNK dan BPKB-nya. Penyidik kepolisian menerima laporan dan mengenakan Pasal 367 ayat (2) KUHP terhadap saudara saya selaku Terlapor. Saudara saya tersebut membantah telah mencuri, karena mobil dilaporkan dicuri merupakan miliknya, dan saat itu terparkir di halaman dirumahnya sendiri. Tapi kunci mobil dan STNK dan BPKB-nya itu benar ia ambil dengan cara mendobrak lemari di dalam salah satu kamar dirumah tersebut, dan kemudian mobil tersebut di bawa ke rumahnya yang lain. Walaupun di STNK dan BPKB tersebut atas nama isterinya, tapi suadara saya mengaku dulu membelinya secara kredit, dia juga yang membayar cicilannya hingga lunas, walaupun sehari-hari mobil tersebut dipakai oleh isterinya. Menurut informasi dari keluarga, saudara saya dengan Isterinya sering terjadi “cekcok” karena indikasi ada pihak ketiga dalam rumah tangga mereka dan mengaku sudah hampir 1 tahun tidak tinggal serumah (pisah ranjang) tapi tidak secara resmi ke pengadilan. Menurut informasi dari isterinya, saudara saya tersebut sudah tidak pernah mendapatkan nafkah, baik lahir/batin, dan tidak membiayai hidup anak-anak mereka selama ini, dan Gugatan Cerai diajukan oleh isterinya 3 bulan sesudah laporan pencurian tersebut dan belum ada putusan pengadilan. Pertanyaan saya:

  1. Apakah secara hukum, perkawinan antara saudara saya dengan isterinya dapat dikatakan sudah bercerai?, dan
  2. Apakah perbuatan yang sudah dilakukan oleh saudara saya tersebut merupakan pencurian dalam keluarga seperti yang dilaporkan?.

Atas jawaban dan pendapat huku Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Diajukan oleh : Ozi. R – Bogor

 Jawaban:

” Dari dua pertanyaan yang anda sampaikan, dapat saya identifikasi; pertama merupakan persoalan hukum perdata, khususnya tentang perkawinan dan pertanyaan kedua merupakan persoalan hukum pidana. Namun dalam persoalan hukum ini keduanya sangat terkait, karena persoalan keperdataan dalam perkara aquo harus diposisikan terlebih dahulu, sebagai syarat untuk pemenuhan unsur pidana dari pasal yang dituduhkan. Sehingga menguraikan unsur-unsur pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP menjadi sangat penting. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

  1. Barang Siapa;
  2. Mengambil barang sesuatu;
  3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
  4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  5. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang, atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keuarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat ke dua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Dari perbuatan hukum yang sudah dilakukan oleh saudara anda, dikaitkan dengan unsur-unsur pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP diatas, saya memberi pendapat hukum sebagai berikut:

Ad 1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Walaupun  tidak secara jelas dijelaskan tentang pribadi saudara anda dalam pertanyaan diatas, namun saudara anda patut dianggap cakap di depan hukum, sehingga tidak ditemukan alasan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Maka saya berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang  sesuatu” adalah perbuatan memindahkan barang berwujud dari suatu tempat ke tempat lain di dalam penguasaannya. Apakah  saudara anda telah melakukan perbuatan memindahkan suatu barang kedalam penguasaannya, walaupun saya tidak melihat fakta hukum selengkapnya yang di sampaikan dalam kasus posisi/pertanyaan anda, misal: saksi atau rekaman cctv yang dapat memberi kesaksiaan atau petunjuk saat perbuatan tersebut dilakukan. Namun karena disebutkan mobil disimpan dirumahnya yang lain, patut diduga STNK dan lainnya dirumah tersebut juga. Sehingga saya berpendapat  unsur “mengambil suatu barang” telah tepenuhi.

Namun sebelum mempertimbangkan unsur selanjutnya, saya berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah dan semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat ke dua”, karena unsur ini adalah merupakan unsur khusus di dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang merupakan syarat khusus untuk terpenuhinya pasal tersebut, setelah terpenuhi baru kemudian akan mempertimbangkan unsur selanjutnya demikian sebaliknya apabila tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Ad.3. Unsur jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah dan semenda baik dalam garis lurus  maupun garis menyimpang derajat ke dua terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Bahwa  kata atau didalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya salah satu unsur terpernuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi. Pengertian “pisah meja dan ranjang” tidak dijelaskan di dalam KUHP, akan tetapi bukan berarti unsur “pisah meja dan ranjang serta pisah harta kekayaan” tersebut dapat diartikan secara sederhana yaitu cukup dengan adanya perbedaan kediaman sudah membuktikan adanya pisah meja dan ranjang serta pisah harta kekayaan. Karena  pengertian “pisah meja dan ranjang tidak ditentukan” di dalam KUHP maka sudah seharussnya (das sollen) penegak hukum menggali ketentuan-ketentuan lain mengenai “pisah meja dan ranjang dan pisah harta kekayaan.

Untuk itu terkait unsur ini, saya berpendapat hukum sebagai berikut:

  • Bahwa ketentuan pisah meja dan ranjang secara materiil tidak ditemukan didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), akan tetapi Ketentuan Peralihan, Pasal 66 UU Perkawinan, membuka ruang tafsir sehingga menurut pendapat saya mengandung ketentuan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UU Perkawinan tersebut, maka peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan masih berlaku. Apalagi disebutkan dalam pertanyaan saudara anda beragama Konghucu, sehingga secara hukum keperdataan tunduk kepada KUH Perdata (burgerlijk wetboek);
  • Bahwa ketentuan pisah meja dan pisah ranjang diatur didalam KUH Perdata, yaitu Pasal 233, 234, dan 235 KUH Perdata, dimana disebutkan “pisah meja dan ranjang terjadi dengan adanya tuntutan atau permohonan suami atau isteri untuk pisah meja dan ranjang ke Pengadilan”;
  • Bahwa berdasarkan Pasal 237 KUH Perdata disebutkan sebelum mengajukan tuntutan pisah meja dan pisah ranjang suami atau isteri harus membuat “akte otentik” yang mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik bagi mereka sendiri, maupun mengenai penunaian kekuasaan orangtua, usaha pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka;
  • Bahwa pada saat melakukan laporan disebutkan Pelapor (isteri saudara anda) tidak mengajukan bukti adanya permohonan pisah meja dan ranjang, karena fakta hukumnya seperti disebutkan “pisah ranjang tidak resmi ke pengadilan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pisah ranjang dimaksud tidak berdasarkan putusan pengadilan;
  • Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pelapor pun dilakukan setelah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan Terlapor (saudara anda) dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dijadikan dasar telah adanya pisah meja dan pisah ranjang antara saudara anda dan isterinya sebelum terjadinya tindak pidana yang dituduhkan;
  • Bahwa berdasarkan keterangan telapor terungkap benda-benda yang hilang atau dicuri adalah merupakan harta bersama Terlapor dan Pelapor yang diperoleh pada masa perkawinan dan tidak disebutkan juga pada kasus posisi yang menyatakan telah ada perjanjian pra nikah antara Terlapor dan Pelapor;
  • Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas saya berpendapat Terlapor dan Pelapor adalah masih sebagai suami isteri yang sah dan belum terpisah meja dan ranjang serta belum terpisah harta kekayaan dan bukan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ataupun menyimpang sampai derajat ke dua.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan  ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah  keluarga sedarah dan semenda baik dalam garis lurus  maupun garis menyimpang derajat ke dua” tidak terpenuhi. Karena unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka unsur-unsur lain tidak di perlu pertimbangkan dan/atau saya jelaskan lagi.

Dengan tidak terpenuhinya unsur “jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan  ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah  keluarga sedarah dan semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat ke dua maka sesuai dengan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP terhadap saudara anda selaku terlapor seharusnya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana, sehingga terlapor haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan pidana.

Demikian jawaban dan pendapat hukum saya, semoga dapat dipahami. Namun selanjutnya, saya sarankan terhadap saudara anda untuk segera didampingi oleh Advokat dalam melalui proses penyidikan dan/atau proses hukum lainnya. Terima kasih

Hormat saya,
Firman Wijaya, SH.
NIA. Peradi No. 15.03478

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(burgerlijk wetboek voor indonesie, Staatsblad 1847 No. 23);
  3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1);
  4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76).



 (Konsultasi Hukum)

Tulis Komentar
Tag
Perlihatkan Semua
zvr
Tanggapan Anda Dengan Artikel Ini ?
Close