Linimasa

Soroti Kebijakan New Normal, Muhammadiyah Pertanyakan 5 Poin Berikut

HASTAGMU.COM – Pimpinan Pusat Muhamamdiyah menyoroti terkait kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan New Normal atau tatanan normal baru di tengah Pandemi Corona.

Melalui keterangan pers  tertulis  yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Haedar Nasir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti (28/05/2020). Dalam keterangan yang dibacakan langsung oleh Sekretaris Umum Muhammadiyah melalui video siang tadi , menyoroti dan mempertanyakan beberapa hal.

“Berbagai pemberitaan dan pernyataan Pemerintah tentang “new normal” akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Di satu sisi Pemerintah masih memberlakukan PSBB tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi.” Ungkap Abdul Mu’ti.

Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan.

Demikian halnya dengan new normal. Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” jelasnya

Padahal Menurutnya ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaanya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.

“ Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi,” ungkap Abdul

Menurutnya Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal dan memberikan penjelasan yang obyektif dan transparant.

“ Yang pertama dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan Covid-19 Di Indonesia saat ini. yang kedua maksud dan tujuan new normal, ketiga konsekwensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik,  kemudian yang ke empat jaminan daerah yang sudah dinyatakan zona hijau yang diberlakukan new normal, yang terakhir persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya wabah covid-19,” jelasnya.

Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ungkap Abdul. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal  yang akan diterapkan di negeri tercinta.

“ Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia,” tutupnya. (Red/Rilis)

Tulis Komentar
Tag
Perlihatkan Semua
zvr
Tanggapan Anda Dengan Artikel Ini ?

#ARTIKEL TERKAIT

Close