Opini

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Secara Nasional

ditulis oleh : Samsudin, S.Hut, M.Si

HASTAGMU.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka melaksanakan perintah Undung-Undang (UU) No. 8 Tahun 2015. UU No. 8 Tahun 2015 merupakan produk hukum yang prosesnya cukup panjang, yang dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY diakhir masa jabatannya.

Dalam perjalanannya, PERPPU N0. 1 Tahun 2014 kemudian ditetapkan pada Sidang Paripurna DPR RI periode 2014-2019 menjadi UU No. 1 tahun 2015. Tidak lama setelah ditetapkan, UU No. 1 Tahun 2015 ini mengalami beberapa revisi/perubahan sehingga diubah  lagi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Beberapa perubahan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang berbeda dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya antara lain :

  1. Pilkada dilaksanakan secara serentak dengan cara membagi pelaksanaannya ke dalam 5 (lima) periode, antara lain :
No.PeriodeWaktu PelaksanaanKeterangan
1Ke Satu9 Desember 2015Untuk Kepala daerah yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) nya pada tahun 2015 dan pada Januari-Juni 2016.
2Ke DuaFebruari 2017Untuk Kepala daerah yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) nya pada Juli-Desember 2016 dan pada tahun 2017. Menjabat sampai tahun 2022.
3Ke TigaJuni 2018Untuk Kepala daerah yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) nya pada tahun 2018 dan 2019. Menjabat sampai tahun 2023.
4Ke EmpatSeptember 2020Untuk Kepala daerah Hasil Pilkada Tahun 2015. Menjabat sampai tahun 2024.
5Ke LimaNovember 2024Pilkada Serentak di Seluruh Wilayah NKRI

 

  1. KPU RI ikut bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Berbeda dengan Pilkada sebelumnya dimana yang menjadi penanggung jawab Pilkada adalah KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota penyelenggara saja, pada penyelenggaraan Pilkada serentak, KPU RI juga bertanggung jawab penuh.

  1. Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, antara lain :
  • Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil  Walikota;
  • Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil  Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
  • Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  • Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU.
  • Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU
  • Mengundurkan diri dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU
  1. Persyaratan Pengajuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
    1. melalui jalur Partai Politik
      1. Dilakukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mempunyai kursi minimal 20% dari total kursi DPRD atau minimal peroleh 25% suara sah Pemilu DPRD
      2. Parpol yang boleh mengajukan calon adalah Parpol yang mendapatkan kursi DPRD
    2. melalui jalur perseorangan, batas jumlah dukungan minimal mulai dari 6,5% hingga 10%. Untuk Calon Walikota/Bupati misalnya, maka jumlah dukungan yang harus dikumpulkan adalah :
  2. Pemilih sampai dengan 250.000 : minimal sedikit 10 %
  3. Pemilih 250-500 ribu: minimal 8,5%
  4. Pemilih 500 ribu – 1 juta : minimal 7,5%
  5. Pemilih diatas 1 juta : minimal 6,5%
  6. Larangan dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :
    1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan
    2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
    3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    4. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan.
  7. Ada 4 jenis Kampanye Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibiayai APBD antara lain :
    1. Pembuatan dan penyebaran bahan kampanye
    2. Pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye
    3. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon
    4. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
  1. Pengawasan Pilkada
  1. Pengawasan Pilkada jadi tanggung jawan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS
  2. Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota dan Panwascam berjumlah 3 orang
  3. PPL berjumlah 1 orang di setiap Desa/Kelurahan atau sebutan lainya
  4. Pengawas TPS berjumlah 1 orang setiap TPS
  1. Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara

Penghitungan suara dilakukan di TPS. Setelah itu dilakukan rekapitulasi suara di PPK (kecamatan). Tidak ada rekapitulasi di tingkat PPS (kelurahan).

  1. Penetapan calon terpilih

Berapapun selisih suara antar pasangan calon dan berapapun persentasenya, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang Pilkada. Pilkada dilaksanakan hanya satu putaran, tidak ada lagi putaran kedua.

  1. Syarat pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) diperketat, yaitu selisih perolehan suara antar pasangan calon disesuaikan dengan jumlah penduduk. Jika selisihnya melebihi angka yang telah ditentukan, maka pasangan yang kalah tidak dapat mengajukan PHPU ke MK.

Misalnya untuk Pilkada Bupati/Walikota :

  1. Penduduk sampai 250 ribu, bila terjadi selisih maksimal 2 %
  2. Penduduk 250 ribu – 500 ribu, bila terjadi selisih maksimal 1,5 %
  3. Penduduk sampai 500 ribu – 1 juta, bila terjadi selisih maksimal 1 %
  4. Penduduk diatas 1 juta, bila terjadi selisih maksimal 0,5 %
Tulis Komentar
Tag
Perlihatkan Semua
zvr
Tanggapan Anda Dengan Artikel Ini ?

#ARTIKEL TERKAIT

Close