FeaturedOpini

Quo Vadis Transisi Demokrasi Kita ?

Catatan Politik Akhir Tahun 2019 Di Tulis Oleh Firman Wijaya

Runtuhnya rezim despotis Orde Baru (Orba) tahun 1998 tidak secara mutatis mutandis membawa perubahan Indonesia menuju demokrasi yang terkonsolidir. Walaupun begitu, narasi besar demokrasi pasca Orba semakin bergairah (vibrant). Azyumardi Azra (dalam Kompas, 12/12) menyebutkan Pemilu 7 Juni 1999 menjadi momentum awal kebangkitan demokrasi Indonesia pasca-otoritarianisme Orba. Bahkan Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar didunia sejak 1999 (setelah India dan Amerika Serikat), Indonesia mampu melaksanakan Pemilu nasional (legislatif dan presiden) serta Pemilu lokal (kepala daerah) secara regular dengan lancar dan aman. Di Pemilu 2019, Indonesia melakukan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara serentak tanggal 17 April 2019. Walaupun pelaksanaan Pemilu serentak ini masih menimbulkan banyak permasalahan. Misal (dalam https://cnnindonesia.com/, 5/7) jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 dan petugas Kepolisian yang meninggal dunia mencapai 554 orang. Tetapi secara konsep, Pemilu serentak menunjukkan adanya vibrant atau “ijtihad politik” yang progresif. Pemilu merupakan bagian integral  dalam negara demokrasi, sebuah conditio sine qua non karena tanpa hadirnya maka negara dianggap meninggalkan demokrasi. Bahkan Syaiful Bahri Anshori (1999;4) menyebutkan ukuran legitimasi pemerintahan yang dihasilkan tentunya ditentukan seberapa besar legitimasi pemilu yang dilaksanakan.

***

Joseph Kristiadi (1999;24) menyebutkan penyelenggaraan sistem politik demokrasi tidak mudah, sangat rumit, berbelit-belit, dan bahkan tidak semua negara yang mengalami transisi demokrasi berhasil mencapai konsolidasi demokrasi. A. Malik Haramain dan MF. Nurhuda Y. (1999;157) mengambil contoh Republik Angola, sebuah negara yang terletak di Afrika bagian barat daya. Masa transisi di Angola berakhir dengan meledaknya perang saudara dan kemudian mengembalikan kelangsungan rezim otoriter disana. Singkatnya dalam melewati masa transisi demokrasi ini, beberapa negara berhasil membentuk instalasi demokrasi, namun di negara lain tidak berhasil. Banyak negara-negara demokrasi baru mengalami kemajuan menuju konsolidasi demokrasi, tapi banyak juga negara-negara lain gagal. Hal ini disebabkan karena rezim otoriter atau kekuatan status quo menghambat proses transisi dengan menentang tumbuhnya oposisi. Atau rezim otoriter mungkin berhasil didepak, tetapi diganti oleh rezim yang secara praktik sama dengan sebelumnya atau bermental status quo. Kemungkinan pula suatu negara sampai pada demokrasi, tetapi kemudian gagal mencapai konsolidasi demokrasi. Melihat kecenderungan tersebut, kini setelah perjalanan dua dasawarsa reformasi berlalu, kita berhak kritis dan bertanya quo vadis (mau kemana) transisi demokrasi Indonesia (kita) ?.

***

Melihat perkembangan politik, praktik demokrasi dan hukum selama tahun 2019, semakin banyak ahli yang mengajukan pertanyaan. Edward Aspinal dan Marcus Mietzner (dalam The Jakarta Post, 21/9) menyatakan, demokrasi Indonesia kini berada dititik terendah dalam 20 tahun terakhir dan mengalami “paradoks demokrasi. Bahkan Mahfud MD (2019;8) pernah menyatakan dan sekaligus bertanya, mengapa demokrasi di Indonesia gagal menang dalam perang melawan korupsi ?. Sedangkan di negara-negara lain, pada umumnya demokrasi dianggap sebagai alat dan mekanisme yang efektif untuk memberantas korupsi. Namun Rabu (11/12) kita disuguhkan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf (g) UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada). MK memutuskan mantan Napi (termasuk terpidana koruptor) bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir. Padahal rilis KPK (dalam http://databoks.katadata.co.id, 13/7) menyebutkan sejak 2004 hingga 2019, terdapat 124 kepala daerah terjerat korupsi. Walaupun demikian indikator tersebut tidak membuat masyarakat “awam” merasa ada yang kurang dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena seperti disebutkan Azyumardi Azra (masih dalam Kompas, 12/12) masyarakat hanya melihat satu segi. Misalnya partai politik kini cukup hidup, masyarakat sipil dalam bentuk ormas non-politik dan LSM Advokasi diberbagai bidang kehidupan masih vibrant. Walaupun ada unsur pimpinan dan aktivis masyarakat sipil yang terseret ke politik kekuasaan, secara umum masyarakat sipil Indonesia tetap jadi tulang punggung civic culture dan civility yang membuat demokrasi bisa tumbuh dan bertahan. Selain itu pers masih bebas dan vibrant, meski media arus utama sulit bersaing dengan media daring dan media sosial.

***

Asumsi dasar dalam tulisan ini, menilai demokrasi sebagai suatu sistem dan mekanisme yang efektif untuk melawan korupsi. Walaupun faktanya di Indonesia pasca-Reformasi, korupsi bukan hanya tidak bisa ditaklukkan, melainkan banyak yang menyimpulkan mengganas. Masalah “gagalnya demokrasi” memerangi korupsi ini menjadi perbincangan publik karena sejak Reformasi 1998, kita menggebu-gebu memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Mahfud MD (2019;8) pernah menjelaskan bahwa gagalnya demokrasi mengalahkan korupsi di Indonesia disebabkan oleh karena Reformasi sudah berbelok dari jalan demokrasi ke jalan oligarki. Pembelokan itu mulai terjadi menjelang Pemilu 2004 yang ditandai oleh mulai maraknya politik uang dan politik kartel. Sebelum berbeloknya demokrasi ke oligarki itu sesungguhnya perang melawan korupsi cukup berhasil. Kita memiliki catatan pada tahun-tahun pertama Reformasi perang terhadap korupsi begitu gencar, termasuk diajukannya eks Presiden Soeharto ke pengadilan yang disertai dengan pembentukan perundang-undangan dan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, yang diperkuat lagi dengan pembentukan MK, Komisi Yudisial (KY), Ombudsman dan sebagainya. Tapi setelah itu, sampai sekarang korupsi kembali marak. Sedangkan R.William Liddle (2019;9) mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia justru dibangun melalui korupsi. Kita bisa memaknai penyataan Liddle tersebut dengan mengatakan bahwa korupsi di Indonesia diselundupkan melalui proses politik di lembaga-lembaga demokrasi sehingga korupsi bisa dilakukan atas nama undang-undang yang telah ditetapkan secara demokratis yang sebenarnya hanya demokrasi (prosedural) semata, atau hal ini dikenal dengan democratic corruption.

***

Burhanuddin Muhtadi (2019;36) mengutip Montinola dan Jackman menyebutkan bahwa negara-negara yang demokrasinya belum terkonsolidasi tingkat korupsinya justeru lebih tinggi dibandingkan negara-negara otoriter. Menurutnya Demokrasi akan memiliki efek untuk mengurangi korupsi, jika demokrasi sudah terkonsolidasi dan terlembaga secara baik. Samuel Huntington (1997;16) menyebutkan transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi memerlukan rentang waktu sekitar dua kali Pemilu untuk melewati masa anomali menuju penguatan pelembagaan institusi-institusi politik. Maka dari tesis Huntington ini, kita mencatat masa transisi di Indonesia bukan hanya tidak berakhir setelah dua kali Pemilu (di masa Reformasi) melainkan berbelok menjadi oligarki saat akan memasuki Pemilu 2004. Dalam oligarki seperti ini maka penegakan hukum (law enforcement) bukan saja tidak berjalan baik, tapi memberi ruang bagi oknum penyelenggara negara yang berniat melakukan korupsi dan aman untuk melakukan abuse of power lainnya. Selanjutnya Mahfuf MD (2019;11) juga menyebutkan dalam sistem politik yang oligarkis, keputusan-keputusan dilakukan secara tertutup, smoked-filled rooms, tanpa melibatkan partisipasi kader apalagi konstituen. Koalisi antar-Parpol untuk membangun kekuasaan cenderung dilakukan elitis melalui office seeking dengan gagasan mencari kesamaan visi dan platform yang sebenarnya bohong. Yang terjadi di dalam koalisi sebenaranya perburuan kekuasaan dengan narasi pengantar komunikasi yang manis, yakni lobi, tawar-menawar dan kompromi antar-oligarki Parpol. Oleh sebab itu, kalau kita melihat Indonesia saat ini maka disinilah letak simpul masalahnya. Proses reformasi untuk mengonsolidasikan demokrasi di Indonesia ternyata berbelok menjadi oligarki atau stagnan di area transisi yang tampaknya tidak jelas kapan selesainya. Dalam segi lain, persepsi tentang kemunduran demokrasi juga terkait meningkatnya populisme dan politik identitas atas dasar agama. Politik identitas yang mulai menguat sejak Pilkada DKI Jakarta akhir 2017 cenderung meningkat pada Pemilu 2019 dan terus dipelihara hingga saat ini.

***

Selain itu Edward Aspinal dan Marcus Mietzner seperti dikutip Azyumardi Azra (dalam Kompas, 12/12)    juga mencermati berbagai aspek kehidupan dan dinamika politik sejak tahun terakhir pemerintahan Presiden SBY yang berlanjut ke Presiden Jokowi. Keduanya menyimpulkan Indonesia tidak (lagi) menjadi negara demokratis penuh (full democracy), tetapi berevolusi menjadi semacam illiberal democaracy. Indikator demokrasi penuh terus mengalami kemerosotan diantaranya semakin berkurangnya kebebasan berpendapat dan beroganisasi, serta kian lemahnya perlindungan kelompok minoritas. Kasus yang sering dikutip dalam konteks ini adalah penerbitan Perpu No. 2/2017 sebagai pengganti UU No. 17/2013 tentang Ormas. Perpu itu melarang ormas melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Perpu yang dikenal sebagai Perpu “anti-radikalisme” dan diadopsi sebagai UU No. 16/2017 tentang Ormas ini menjadi landasan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Cukup banyak ahli hukum, politik, dan aktifis pro-demokrasi memandang peraturan semacam ini dapat mengancam demokrasi karena membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat. Selain itu, makin banyak kalangan melihat setback demokrasi dengan meningkatnya wacana dan usaha pemerintah membasmi radikalisme. Misalnya, dengan mengharuskan registrasi majelis taklim, sertifikasi penceramah agama, dan pengawasan ceramah oleh aparat. Disini negara seolah menjadi big brother orwellian-saudara besar yang ingin mengontrol dan mengendalikan setiap tarikan nafas warganya. Tampaknya gejala kemunduran demokrasi terus bekecambah. Sebut saja maraknya wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga kali. Wacana yang muncul terkait dengan rencana amandemen UUD 1945 untuk kelima kali tersebut setidaknya dapat mendorong tumbuhnya oligarki politik dan kembalinya otoritarianisme.

***

Indonesia kini masih berada dalam kondisi transisi demokrasi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis sepenuhnya. Pergantian pemerintahan sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, telah memberikan harapan baru bagi proses transisi menuju demokrasi. Namun ditengah pergeseran kekuasaan itu perlu dipikirkan suatu kekuatan politik baru yang bersifat jangka panjang, tidak instan, tidak sporadik dan tidak spontan. Untuk itu menjadi sangat mendesak diciptakan politik oposisi, baik di tingkat kekuatan politik formal (parlemen) atau di tingkat kekuatan politik informal (diluar sistem). Walaupun saat ini konfigurasi politik formal tidak terlalu mungkin diharapkan, karena begitu besarnya koalisi yang dibangun Pemerintah saat ini, namun jalan politik informal  masih bisa ditempuh oleh kelompok masyarakat sipil. Oposisi mendesak diciptakan untuk mempercepat dan mendinamisir kehidupan politik yang telah membeku, karena terlalu dalamnya “tangan-tangan” kekuasaan dalam melakukan depolitisasi budaya politik dibawah (rakyat). Tanpa ada Gerakan politik oposisi dari kekuatan formal dan/atau kekuatan informal, maka sulit untuk melakukan kontrol terhadap rezim politik yang berkuasa. Robert Dahl (dalam Miriam Budiarjo, 1998;147) menyebutkan hak beroposisi adalah salah satu bentuk kebebasan aksi politik. Selanjutnya Ignas Kleden (1991;191) menyebutkan oposisi dibutuhkan sebagai kritik kepada kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak semena-mena.

***

Burhanuddin Muhtadi (2019;6) menyebutkan Demokrasi pada dasarnya memiliki keterbatasan. Retorika demokrasi bahwa ia merupakan pengejewantahan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sejatinya menciptakan “lubang menganga” sejauhmana demokrasi oleh sui-generis, rakyat memang dilibatkan pada waktu Pemilu, namun rakyat tidak seluruhnya terlibat dalam proses governing dan decision-making. Untuk itu perlu kesabaran demokratis untuk tetap meniti jalan reformasi tanpa harus tergoda untuk berbalik ke masa lalu hanya beralasan “otoritarianisme” yang dulu lebih baik daripada “demokrasi” yang sekarang. Kita harus menyadari bahwa demokrasi yang dirasakan gagal sekarang sebenarnya bukanlah demokrasi substansial melainkan sekedar demokrasi yang prosedural. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengubah demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial. Kita harus tetap melangkah di jalan demokrasi karena demokrasi mempunyai hukum besi yang baik untuk pembangunan bangsa. Pertama, di dalam demokrasi ada partisipasi publik dan akses informasi yang dibuka lebar sehingga ada pintu untuk mengontrol dan menekan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, didalam demokrasi ada Pemilu sebagai prosedur formal untuk menendang Parpol atau politikus ke luar lapangan. Wallahualam bishawab. [ ]   

Ditulis oleh : Firman Wijaya

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, menyelesaikan S-1 Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universita Ibn Khaldun (Uika) Bogor 2006, Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor 2014-2017, Kordinator Bogor Transparency Watch (BTW) 2015-2019, Ketua Umum HMI Cabang Bogor 2006-2007 M.

Tulis Komentar
Tag
Perlihatkan Semua
zvr
Tanggapan Anda Dengan Artikel Ini ?

#ARTIKEL TERKAIT

Close